Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD 2006

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sawahlunto Sijunjung menyarankan pada pembahasan tingkat komisi nanti SKPD yang terkait dapat menjelaskan lebih rinci pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2006 yang disampaikan Bupati Darius Apan dalam nota penjelasannya di ruang sidang utama DPRD, Jumat (13/7).

Penegasan itu disampaikan juru bicara (jubir) Panggar DPRD H Epi Radisman Dt Paduko Alam SH pada acara nota pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Sawahlunto Sijunjung tahun 2006. Kegitan ini mengacu kepada pasal 184 ayat (1) Undang-Undang (UU) No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 tahun 2005.


Dimana, dalam UU ini ditegaskan, kepala daerah harus mengajukan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

“Dalam rapat kerja pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2006 tanggal 11 dan 12 Juli kemarin, panitia anggaran DPRD telah menyampaikan beberapa pertanyaan yang telah dijawab tim anggaran Pemda dengan jelas dan rinci. Sehingga, didapat suatu kesimpulan pendapatan dan belanja APBD 2006 surplus sebesar Rp.68,222 miliar,” kata Jubir panitia anggaran (Panggar) DPRD.

Sementara itu, menurut Bupati Darius Apan, nota pertanggungjawaban yang disampaikan dalam nota penjelasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2006 merupakan penjelasan dan gambaran secara makro terhadap laporan realisasi APBD 2006 secara keseluruhan. Laporan pertanggungjawaban ini telah diaudit oleh BPK Medan selama 35 hari sesuai surat tugas Kepala BPK Medan Nomor: 43.A/ST/XIV.1/04/2007.

Dengan adanya penyampaian nota pertanggungjawaban ini, diharapkan semui pihak, terutama DPRD, jajaran aparatur daerah dan masyarakat luas dapat mengetahui prinsip-prinsip yang digunakan dalam pelaksanaan APBD secara transparan dan akuntable. Nota pertanggungjwaban ini disusun dengan maksud menyampaikan laporan tentang kemajuan dan kinerja pengelolaan keuangan daerah tiap tahun anggaran.

‘Kepala Daerah menyampaikan Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir, yang sekurang-kurangnya meliputi laporan realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan catatan laporan keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan BUMD,” tegas Darius Apan.

Rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Rayendra Rasyi SE MM ini dihadiri oleh Wakil Bupati Yuswir Arifin, Muspida, Kepala PN Muaro serta Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Rapat paripurna DPRD ini akan dilanjutkan, Selasa (24/7) pada tempat yang sama untuk mendengarkan pemandangan umum anggota dewan. (nop)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s