Pemalsuan Tanda Tangan Oleh Oknum Sekretaris PDIP

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Sekretais DPC PDIP Kabupaten Sawahlunto Sijunjung, Drs H Yurnalis Tanjung, diterima Kejaksaan Negeri (Kejari) Sijunjung. Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Sawahlunto Sijunjung itu ditetapkan menjadi tersangka atas kasus dugaan pemalsuan tanda tangan pencairan honor stafnya sendiri, yang diambilkan dari dana bantuan parpol.

“SPDP tersangka Yurnalis Tanjung yang diduga terlibat kasus pemalsuan tanda tangan memang telah kita terima kemarin (Selasa tanggal 10 Juli, red) dari Polres Sijunjung,” jelas Kepala Kejaksaan Negeri Sijunjung Moh. Rum SH melalui Kasi Pidana Umum (Pidum) Erius SH kepada Padang Ekspres di Muaro Sijunjung, Rabu

Pemeriksaan tersangka Yurnalis Tanjung yang juga merangkap Sekretaris Fraksi Nasionalis Religius (FNR) DPRD Sawahlunto Sijunjung itu dengan kelauarnya SPDP ini akan terus dikoordinasikan tim penyidik Polres dengan Penuntut Umum (PU) dari Kejari Sijunjung. Untuk melengkapi berkas yang diperlukan bila kasus ini sampai ke PN Muaro Sijunjung.

Dengan diterimanya SPDP ini, kata Kasi Pidum, maka proses selanjutnya pihak kepolisian tentu akan melakukan koordinasi dalam melakukan pemberkasan terhadap tersangka. “Jika nanti pemberkasannya sudah dinyatakan lengkap tentu pihak kejaksaan akan menerbitkan P 21 dan jika belum akan diterbitkan P.19,” pungkasnya.

Terbongkarnya kasus ini setelah staf Sekretariat DPC PDIP Sawahlunto Sijunjung, Listriyeni mendapat kabar tanda tangannya telah dipalsukan anggota DPRD itu waktu pencairan honor staf secretariat yang berkisar Rp500 tiap bulanya, tahun 2006 lalu. Kuatnya dugaan Sekretaris DPC PDIP itu yang melakukan setelah adanya pengakuan Bendahara DPC PDIP Sawahlunto Sijunjung, Lastri.

Menurut bendahara partai tersebut, dugaan pemalsuan tanda tangan itu dilakukan tersangka Yurnalis Tanjung di Palangki Kecamatan IV Nagari. Waktu itu mereka berdua (Yurnalis dan Lastri) bertamu ke rumah Ketua DPC PDIP Sawahlunto Sijunjung, Arham Chan, sekaitan akan adanya pemeriksaan bantuan parpol dari Pemkab Sawahlunto Sijunjung pada parpol yang memiliki kursi DPRD oleh BPK-RI Perwakilan Medan.

PDIP Kabupten Sawahlunto Sijunjung yang berhasil mendudukan dua (2) kadernya di DPRD Sawahlunto Sijunjung berhak menerima bantuan Rp30 juta. Pasalnya, bantuan yang diberikan Pemkab Sawahlunto Sijunjung tersebut Rp15 juta per kursi. Namun, bantuan yang diberikan tersebut harus diberikan laporan pertanggungjawaban yang dibuktikan dengan lampiran kwitansi penerimaan. Nah, kwitansi atas honor Listriyeni inilah yang diduga telah ditandatangani sendiri oleh tersangka.

Waktu akan melaporkan kasus ini ke Polres Sijunjung, dikatakan Listriyeni ia malah di “tantang” oleh Yurnalis Tanjung. “Saya ini anggota dewan, tidak sembarangan saja bisa diperiksa oleh polisi. Bahkan, polisi itu yang bisa saya periksa. Jadi, laporan yang kamu berikan itu akan sia-sia,” tegas Listriyeni menirukan ucapan Yurnalis Tanjung.

Kendati kemudian setelah laporan masuk Yurnalis Tanjung berusaha berdamai dengan Listriyeni. “Damai yang mereka lakukan mungkin bisa meringankan, proses hukumnya tetap jalan karena bukan delik aduan,” tegas Kapolres Sijunjung AKBP Drs Widyanto MM melalui Kasat Reskrim AKP Beni Kusworo saat dihubungi Padang Ekspres sebelum berangkat sekolah PTIK, dan digantikan AKP Hendri KDS. (nop)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s