revisi P51

Sijunjung
Aparatur Dinas Kehutanan dan Polres Sijunjung menyambut baik adanya rencana Menteri Kehutanan RI merevisi Peraturan Menteri P51 tentang pendistribusian kayu hutan rakyat untuk mengakomodir hutan rakyat Sumbar.
Mudah-mudahan dengan direvisinya P51, kayu yang dibutuhkan masyarakat dan pemerintahan Sawahlunto Sijunjung untuk pembangunan bisa terpenuhi.
“Kita cukup gembira dan menyambut baik adanya rencana Menteri Kehutanan merevisi P51, karena kita merasakan betapa sulitnya sekarang masyarakat dan pemerintah di Sumbar memperoleh kayu untuk pembangunan,” kata Kepala Tata Usaha (KTU) Dinas Kehutanan Sawahlunto Sijunjung Drs. Nurhasman, didampingi Kabid PPH, Ernopri, di ruang kerjanya, Senin kemarin.
Hal senada juga dikemukakan Kapolres Sijunjung AKBP Drs. Priyo Widyanto, MM, pada hari yang sama, di ruang kerjanya

Menurut Nurhasman, untuk menebang dan mengangkut kayu hutan rakyat di Indonesia , bisa dipergunakan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU). Tapi di Sumbar dokumen itu tidak bisa diberlakukan, karena terkendala P51.
Sesuai P51, kayu bisa ditebang dan diambil di hutan rakyat yang memililiki sertefikat, sementara di Sumbar, tidak ada hutan rakyat yang bersertefikat, sehingga kayu tidak bisa diambil.
Makanya untuk Sumbar, SKAU tidak bisa dipergunakan, konsekwensinya kayu di hutan rakyat tidak bisa ditebang. Klimaksnya, bukan saja pembangunan yang terkendala, tapi rakyat yang selama ini menggantung hidup dari hasil pembuatan prabot, kini gulung tikar dan banting stir.
“Justru itu, kita berharap revisi P51 ini bisa mempermudah rakyat dan pemerintah daerah dalam memperolah kayu, supaya pembangunan yang terkendala dan terhenti, bisa dilaksanakan kembali,” harap Nurhasman.
Sementara Kapolres Sijunjung, Priyo Widyanto menyebutkan, sebagai aparatur penegak hukum, polisi hanya menjalankan peraturan yang diundangkan pemerintah, bukan kemauan institusi.
“Kami sadar, karena ketatnya operasi dan razia yang dilakukan, bukan hanya semakin sulitnya masyarakat dalam mengangkut kayu, tapi juga banyak pelakunya yang tertangkap, karena kayu yang diangkut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah. Tapi itu bukan kemauan polisi, melainkan peraturan yang mengatur, sementara kami hanya menegakan peraturan itu,” jelas Kapolres.
Jika sekarang ada rencana pemerintah merevisi P51, apapun hasil revisi itu, itulah yang akan ditegakan polisi. Kalau hasil revisi bisa mempermudah masyarakat dalam memperolah kayu, polisi mendukung sepenuhnya, karena dengan demikian, tugas aparat penegak hukum akan semakin ringan dalam pengawasan kayu, ujar Kapolres Priyo Widyanto

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s