Ranperda Ditetapkan Jadi Perda

Setelah sempat tertunda hampir setengah tahun, akhirnya Ranperda perubahan kedua atas Perda Nomor 1 tahun 2005 tentang kedudukan protokoler serta keuangan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sawahlunto Sijunjung ditetapkan jadi Perda.
Penetapan Perda yang pembahasannya dimulai 22 Januari lalu, terungkap dalam penyampaian pendapat akhir Fraksi Nasional Religius (FNR), Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) dan Fraksi Partai Golkar (FPG) pada rapat paripurna I (tahap IV) DPRD, di ruang sidang utama dewan, Kamis (31/5)
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD, Asnam Malin Sutan, dihadiri Bupati Darius Apan, Ketua Pengadilan Negeri Muaro Ismail, SH, muspida, Sekdakab Drs. Bakri, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), segenap anggota dewan serta camat se-Kabupaten Sawahlunto Sijunjung.


FNR dalam pendapat akhir yang disampaikan juru bicaranya, Nafwan menyebutkan, Perda yang ditetapkan sekarang, pembahasannya sempat tertunda hampir setengah tahun akibat perubahan kebijakan pemerintah pusat terhadap PP No.37 tahun 2006 yang menuai pro dan kontra ditengah masyarakat serta tidak konsistennya pemerintah terhadap peraturan tersebut, sehingga kalangan politisi di lembaga DPRD Sawahlunto Sijunjung sangat hati-hati dalam menyikapinya.
Disisi lain Nafwan menyebutkan, pengalaman pahit yang dialami DPRD Sawahlunto Sijunjung periode lalu (1999-2004), menjadi guru yang sangat berharga bagi dewan sekarang dalam membuat kebijakan tentang keuangan.
Sebagaimana diketahui, hidup dalam dunia politik ibarat belayar di samudra yang luas. Kadangkala angin dan ombak menjadi sahabat dalam mencapai tujuan. Namun seketika tanpa diduga riak dan gelombang menjungkirbalikan perahu yang tengah berlabuh, sehingga nakhoda serta penumpang karam dan tenggelam di lautan dalam tanpa bisa diselamatkan.
Banyak yang menjadi mitra lembaga ini, bahkan banyak yang menganggap sebagai lembaga terhormat yang juga dikuatkan dengan undang-undang. Namun tidak sedikit pula yang memasang perangkap jebakan. Inilah pengalaman yang akan senantiasa dijadikan pedoman dalam melangkah di masa kini dan akan datang, kata Nafwan.
Sementara FPPP dalam pendapat akhir yang disampaikan ketuanya, Alpian Kasir, intinya memaparkan bahwa akibat kekeliruan dan tidak konsistennya pemerintah pusat dalam membuat dan mengundangkan PP No. 37 tahun 2006, DPRD se-Indonesia tidak saja menuai protes dan menerima cacian dari rakyat, tapi sebagian juga dililit hutang hingga sekarang, karena mereka telah memberlakukan PP yang diundangkan sebelum dicabut.
Pada hal dalam mengundangkan PP 37 itu tidak ada tekanan dari DPRD, hanya semata karena kekeliruan pemerintah pusat yang membuat tanpa melakukan pengkajian mendalam dan mendetil sebelum ditetapkan, tandas Alpian Kasir.
Setelah Agusnali menyampaikan pendapat akhir FPG, Bupati Darius Apan mengatakan, Ranperda kedudukan protokoler serta keuangan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sawahlunto Sijunjung yang sudah ditetapkan menjadi Perda, segra diundangkan dalam lembaran daerah. Selanjutnya merupakan produk hukum yang harus didukung dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s