Diklat pengadaan Barang dan Jasa

Bupati Sawahlunto/Sijunjung Darius Apan mengatakan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan,kita tidak terlepas dari kegiatan pengadaan barang dan jasa,yang anggaranya dari tahun ke tahun terus meningkat,sejalan dengan meningkatnya kebutuhan.
Disamping itu permasalahan lain sering terjadi,adanya kecendrungan bagi pengguna barang dan jasa/pejabat pembuat komitmen di masing-masing SKPD,yang menumpuk kegiatan pengadaan barang dan jasa pada Triwulan IV atau ahkir-akhir tahun anggaran.


Bupati Sawahlunto/Sijunjung Darius Apan mengatakan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan,kita tidak terlepas dari kegiatan pengadaan barang dan jasa,yang anggaranya dari tahun ke tahun terus meningkat,sejalan dengan meningkatnya kebutuhan.
Disamping itu permasalahan lain sering terjadi,adanya kecendrungan bagi pengguna barang dan jasa/pejabat pembuat komitmen di masing-masing SKPD,yang menumpuk kegiatan pengadaan barang dan jasa pada Triwulan IV atau ahkir-akhir tahun anggaran.
Demikian sambutan Bupati secara tertulis dibacakan Wakil Bupati Yuswir Arifin pada acara pembukaan Diklat pengadaan Barang dan Jasa dilingkungan pemerintah di Ranah Lansek Manih,Selasa (1/5) di SKB Muaro Sijunjung.
Dengan alasan keterbatasan waktu yang tersedia,maka kegiatan pengadaanya terpaksa dilakukan dengan cara menunjukkan langsung,padahal cara-cara seperti ini bertentangan dengan Kepres No.80 tahun 2003 tentang pedoman pengadaan Barang dan Jasa pemerintah.
Akhir-akhir ini timbul keengganan dari para aparatur pemerintah Daerah untuk menerima kepercayaan sebagai pejabat pembuat komitmen/pejabat pelaksana tekhnis kegiatan dan panitia pengadaan,karena mereka belum memahami dengan sepenuhnya peraturan-peraturan mengenai pengadaan barang dan jasa.
Yang paling dihantui perasaan takut salah untuk setiap mengambil suatu keputusan,yang nantinya berhubungan dengan aparat penegak hukum,masih ada perbedaan penafsiran antara pengguna barang dan jasa dengan penyedia barang dan jasa dalam hal ini menafsirkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan pengadaan barang dan jasa sehingga dapat menghambat kelancaran proses setiap pengadaan barang dan jasa.
Bupati berharap dengan dilaksanakanya diklat pengadaan barang dan jasa ini bagi pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) selaku pejabat pembuat komitmen,Insya Allah kedepannya setiap kegiatan pengadaan barang dan jasa dapat berjalan dengan lancar sesuai rencana.
Menurut laporan dari penyelenggara kegiatan ini Yunanto Masri,SE,menjelaskan tujuannya peserta diharapkan mampu dan memiliki kompetensi(pengetahuan,sikap,prilaku dan ketrampilan) dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa berdasarkan Kepres no. 80 tahun 2003.
Kelompok sasaran dari Diklat pengadaan barang dan jasa pemerintah ini adalah para PPTK pada SKPD dilingkungan pemerintahan sebanyak 60 peserta,dengan kurikulum Diklat memliki bobot 40 jam pelajaran,disesuaikan dengan standar kompetensi yang diperlukan bagi PPTK dilingkungan pemerintah.
Diklat pengadaan barang dan jasa pemerintah ini diselenggarakan selama 3 hari kerja mulai dari tanggal 1s/d 3 Mei 2007 dengan tenaga pengajar terdiri dari Widyaiswara tetap dan Widyaiswara tidak tetap berasal dari Pusdiklat Regionl Bukittinggi,pejabat dilingkungan daerah ini,tambah Yunanto.(MO).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s