Mau PP no 21 tahun 2007 download aja disini !!

Keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 tahun 2007 sebagai pengganti PP 37 Tahun 2006 dinilai bukan solusi yang tepat. Pasalnya, aturan baru itu masih saja tetap memberikan peluang bagi DPRD untuk mendapatkan tunjangan lebih.
Menurut pakar hukum dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Denny Indrayana, pemerintah seharusnya terlebih dulu mencabut PP 37 tahun 2006. Selanjutnya, guna mengatur tunjangan DPRD dapat kembali ke PP 24 Tahun 2004.Mau Download ??? ini link nya…www.watchterminal.net


Keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 tahun 2007 sebagai pengganti PP 37 Tahun 2006 dinilai bukan solusi yang tepat. Pasalnya, aturan baru itu masih saja tetap memberikan peluang bagi DPRD untuk mendapatkan tunjangan lebih.
Menurut pakar hukum dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Denny Indrayana, pemerintah seharusnya terlebih dulu mencabut PP 37 tahun 2006. Selanjutnya, guna mengatur tunjangan DPRD dapat kembali ke PP 24 Tahun 2004.

Lebih lanjut dikatakannya, yang harus diantisipasi pasca terbitnya PP 21 tahun 2007 adalah tentang tunjangan yang dianggap bukan korupsi. Menurutnya, masalah ini harus dilihat secara kasuistik. ’’Bila DPRD mengambil tunjangan sebelum disahkannya PP37 Tahun 2006 maka itu bisa dianggap korupsi, apalagi kalau pakai dana tak tersangka

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s