Iringi Tunjada Dengan Peningkatan Kinerja

Mukhlis. R dari Fraksi Partai Golkar yang mendapat kesempatan pertama menyampaikan pemandangan umum, selain mengajukan saran, harapan dan pertanyaan, juga mengaku sangat setuju dengan dianggarkannya dana tunjangan daerah (Tunjada) oleh Pemkab untuk pegawai, karena terobosan itu langkah yang sangat tepat untuk memperbaiki ekonomi PNS golongan rendah dan honor daerah yang moratmarit.

Mukhlis. R dari Fraksi Partai Golkar yang mendapat kesempatan pertama menyampaikan pemandangan umum, selain mengajukan saran, harapan dan pertanyaan, juga mengaku sangat setuju dengan dianggarkannya dana tunjangan daerah (Tunjada) oleh Pemkab untuk pegawai, karena terobosan itu langkah yang sangat tepat untuk memperbaiki ekonomi PNS golongan rendah dan honor daerah yang moratmarit.
“Dana Tunjada Rp17 miliar yang dianggarkan Pemkab dalam RAPBD untuk pegawai, pada prinsipnya saya sangat setuju dan sependapat, karena tingginya inflasi, naiknya harga barang dan kebutuhan pokok akibat melonjaknya harga BBM, kini para pegawai, terutama golongan rendah, berada dalam kesulitan ekonomi. Mudah-mudahan dengan adanya pemberian Tunjada oleh Pemkab, kesejahteraan mereka akan semakin membaik,” kata Mukhlis.
Namun Tujanda yang diterima, hendaknya diiringi oleh PNS dan pejabat dengan peningkatkan kinerja, terutama dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat, supaya tidak terdengar lagi keluhan rakyat, lemah dan kurang memuaskannya pelayanan yang mereka peroleh dari pemerintah setiap berurusan.
Selain belum primanya pelayanan, tambah Mukhlis, selama ini PNS dan pejabat juga terlihat kurang disiplin dalam melaksanakan tugas dan tenggungjawab, terlebih bila bupati tidak berada di daerah.
“Saya melihat ada pegawai dan pejabat yang mondar mandir di luar kantor pada jam kerja. Sehingga saya berpendapat, disiplin atau bekerjanya pegawai dan pejabat hanya karena takut kepada bupati, bukan karena tanggungjawab. Untuk kedepan, hendaknya sikap tidak terpuji ini dapat diubah, karena kita bekerja bukan untuk bupati, tapi untuk rakyat, daerah dan pemerintah,” harap Mukhlis.
Terkait Tunjada, Muklis menilai belum memuaskan semua pihak, karena perbedaan penerimaan antara pejabat dengan pegawai golongan rendah sangat signifikan. Untuk itu, Mukhlis berharap konsep yang dibuat Pemkab (BPKD) ditinjau ulang kembali.
Sebagai acuan dan pertimbangan bagi Pemkab, anggota DPRD dari Partai Golkar ini mengusulkan besarnya Tunjada yang akan diberikan. Bupati Rp4 juta, Wakil Bupati Rp3 juta, Sekdakab Rp2 juta, pejabat eselon II Rp1 juta, eselon III Rp750 ribu, eselon IV Rp500 ribu, pegawai golongan IV dan III Rp300 ribu serta pegawai golongan II dan I Rp200 ribu.***