Sawahlunto Sijunjung Hari Ini dan 58 Tahun Silam

MINGGU 18 Februari kemarin, Kabupaten Sawahlunto Sijunjung yang lahir di kancah revolusi serta besar di era orde baru, reformasi dan otonomi, genap berusia 58 tahun.
Lantaran Minggu hari libur, sidang istimewah DPRD yang merupakan puncak peringatan ke-58, dilaksanakan Senin (19/2) di gedung Pancasila Muaro Sijunjung.
Sebelum sidang istimewah DPRD yang dihadiri Gubernur Sumatera Barat serta bupati, walikota dan Ketua DPRD se-Sumbar digelar, Sabtu (17/2) dilaksanakan upacara di lokasi tugu hari jadi Tanjung Bonai Aur, Kecamatan Sumpur Kudus.


MINGGU 18 Februari kemarin, Kabupaten Sawahlunto Sijunjung yang lahir di kancah revolusi serta besar di era orde baru, reformasi dan otonomi, genap berusia 58 tahun.
Lantaran Minggu hari libur, sidang istimewah DPRD yang merupakan puncak peringatan ke-58, dilaksanakan Senin (19/2) di gedung Pancasila Muaro Sijunjung.
Sebelum sidang istimewah DPRD yang dihadiri Gubernur Sumatera Barat serta bupati, walikota dan Ketua DPRD se-Sumbar digelar, Sabtu (17/2) dilaksanakan upacara di lokasi tugu hari jadi Tanjung Bonai Aur, Kecamatan Sumpur Kudus.
Titik awal berdirinya kabupaten yang kini dinakhodai Darius Apan – Yuswir Arifin, tercetus di Nagari Padang Laweh, Kecamatan Koto VII, melalui musyawarah di sebuah dusun bernama Pulau Kijang Sawah Baliak.
Kabupaten yang pada mulanya bernama Onder Afdeling Sijunjung dengan pusat pemerintahan di Sijunjung, berdiri ketika negeri ini dikuasai penjajah yang saat itu merupakan bagian dari wilayah Afdeling Solok.
Kemudian, puncak revolusi perjuangan yang ditandai dengan Proklamasi Kemerdekaan, telah mengubah segalanya. Pemerintah Republik Indonesia membentuk Kabupaten Tanah Datar. Sawahlunto Sijunjung menjadi bagian dari kabupaten itu.
Seiring dengan bergulirnya waktu, hari, bulan dan tahun, pada 18 Feruari 1949, Gubernur Militer Sumatera Barat membentuk Kabupaten Sawahlunto Sijunjung dengan surat keputusan Nomor: SK/9/GN/IST.
Orang pertama yang menjadi bupati setelah Kabupaten Sawahlunto Sijunjung terbentuk, adalah Sulaiman Tantuah Bagindo Ratu.
Karena waktu itu masih terjadi agresi militer Belanda, untuk kelancaran tugas, dalam empat bulan (Februari-Mei 1949) pemerintahan Sulaiman Tantuah Bagindo Ratu, ibu kota kabupaten terpaksa dipindahkan dari satu negeri ke negeri yang lain.
Diantaranya dari Tanjung Bonai Aur ke Tamparungo, Durian Gadang, Sungai Betung, Sibakur, Buluh Kasok, Lubuak Tarok dan Palangki.
Sebelum Bupati Sulaiman Tantuah Bagindo Ratu digantikan Ahmad Jarjis Bebas Thani, Mei 1949, ibu kota Kabupaten Sawahlunto Sijunjung dipindahkan lagi ke Sawahlunto.
Seiring dengan dinamika perkembangan zaman, sesuai Undang-Undang Nomor 9/1956, Kabupaten Sawahlunto Sijunjung dimekarkan yang sebagian menjadi Kota Sawahlunto.
Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 12/1956, Sawahlunto Sijunjung sendiri akhirnya menjadi daerah otonomi, sehingga pada tahun 1960 ibu kota kabupaten dipindahkan dari Sawahlunto ke Sijunjung. Sesuai Kepmendagri 59/1973, dipindahkan lagi ke Muaro Sijunjung dan bertahan hingga sekarang.
Di era orde baru, pada mulanya Kabupaten Sawahlunto Sijunjung memiliki sembilan kecamatan, yaitu Talawi, Sawahlunto, Sumpur Kudus, Koto VII, Sijunjung, IV Nagari, Tanjung Gadang, Pulau Punjung dan Koto Baru.
Dalam perkembangannya, dibentuk empat kecamatan perwakilan, yakni Kecamatan Perwakilan Sijunjung di Lubuak Tarok, perwakilan Tanjung Gadang di Kamang Baru, perwakilan Pulau Punjung di Sitiung dan perwakilan Koto Baru di Sungai Rumbai. Seiring dengan itu juga dibentuk Pembantu Bupati Wilayah Selatan yang berkedudukan di Pulau Punjung.
Setelah tahun 1990 Kecamatan Talawi dan sebagian Kecamatan Sawahlunto diserahkan ke pemerintahan Kota Sawahlunto serta kecamatan perwakilan dikukuhkan menjadi kecamatan depenitif, tahun 2000 Kabupaten Sawahlunto Sijunjung mempunyai 12 kecamatan, karena bagian dari Kecamatan Sawahlunto yang diserahkan, dijadikan Kecamatan Kupitan yang berinduk ke Kabupaten Sawahlunto Sijunjung.
Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 38/2003, sesuai tuntutan zaman dan masyarakat, di penghujung tahun 2003, Kabupaten Sawahlunto Sijunjung yang sudah semakin maju dan berkembang, dimekarkan menjadi Kabupaten Dharmasraya yang di dalamnya terhimpun Kecamatan Pulau Punjung, Situng, Koto Baru dan Kecamatan Sungai Rumbai.
Kini Kabupaten Sawahlunto Sijunjung yang memiliki delapan kecamatan, yaitu Kupitan, Koto VII, Sumpur Kudus, Sijunjung, IV Nagari, Lubuak Tarok, Tanjung Gadang dan Kamang Baru, di bawah kepemimpinan Darius Apan – Yuswir Arifin, semakin maju dan berkembang, baik itu disektor pembangunan maupun dibidang ekonomi kerakyatan.
Berbagai pembangunan yang hasilnya telah dirasa dan dinikmati rakyat, tidak hanya di Ibu Kota Muaro Sijunjung dan sekitarnya, tapi juga sudah menjalar sampai ke seantero pelosok nagari.
Bahkan saat menakhodai Sawahlunto Sijunjung bersama Hasan Zaini, Darius Apan tidak saja berhasil dibidang pembangunan, tapi juga mampu membebaskan sejumlah nagari dari belenggu isololasi, diantaranya Solok Amba, Muaro Silokek, Durian Gadang dan Kabun.
Sebagaimana ketika berduet dengan Hasan Zaini, bersama Yuswir Arifin dan kabinetnya, juga cukup banyak pembangunan yang dituntaskan Darius Apan yang seluruhnya bermuara kepada peningkatan ekonomi dan kesejahtraan rakyat.
Dibidang sarana perhubungan misalnya, memanfaatkan dana Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak bidang Infrastruktur Pedesaan (PKPS-BBM IP) Rp7,75 miliar, dibangun jalan dan jembatan pada 31 nagari di tujuh kecamatan dari delapan kecamatan yang ada di Kabupaten Sawahlunto Sijunjung.
Satu-satunya kecamatan yang tidak memperoleh kucuran dana PKPS-BBM IP yang Rp250 juta pernagari, adalah Kupitan yang merupakan pintu gerbang wilayah Utara Kabupaten Sawahlunto Sijunjung.
Begitu juga dibidang penghijauan, program GN-RHL yang identik dengan pengentas kemiskinan, karena merupakan lapangan pekerjaan bagi rakyat, 650 hektar lahan pada enam nagari, telah ditanami dengan ribuan batang mahoni dan karet.
Seiring dengan pelaksanaan GN-RHL, juga dilaksanakan program Penaggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) tahap III, dengan dana bantuan pusat Rp2,2 miliar, di Kecamatan Sijunjung yang merupakan “DKI”nya Kabupaten Sawahlunto Sijunjung.
Dengan sasaran pembangunan program sosial, pemberdayaan ekonomi dan perbaikan lingkungan, berdasarkan persetujuan pemerintah pusat, nagari yang melaksnakan P2KP adalah Silokek, Solok Ambah, Aia Angek, Paru, Kandang Baru, Sijunjung, Muaro dan Pematang Panjang. Besar dana yang dikucurkan nilainya berpariasi antara Rp200 juta sampai Rp500 juta pernagari.
Sementara untuk menambah sumber pendapatan rakyat, agar ekonominya lebih baik, dibangun padang peternakan domba, di pinggang Bukit Tambonsu dalam Nagari Padang Lawe, Kecamatan Koto VII.
Seluas 5 hektar areal yang dipergunakan untuk padang peternakan domba, merupakan lahan tidur yang selama ini belum digarap.
Ternak domba yang dikembangkan di lahan yang terbentang luas, dengan rumput yang menghijau, pengadaannya ditanggung oleh Pemkab.
Sedangkan pemeliharaannya diserahkan kepada masyarakat yang berminat, dengan sistem bagi hasil. 70 persen untuk pemelihara, 30 persen untuk pemodal.
Sesuai rencana, di pinggang Bukit Tambonsu akan dikembangkan 2.000 ekor domba, namun untuk tahap pertama, sebagai uji coba, baru didrop 200 ekor.
Program rehap rumah tidak layak huni yang digulir sejak pertengahan tahun 2006, tidak saja warga kurang beruntung yang mensyukurinya, tapi juga disambut gembira oleh segenap lapisan masyarakat.
Bangga dan gembiranya masyarakat, cukup beralasan, karena dengan modal awal Rp3.150.000, mereka tidak saja mampu merehap rumah kaumnya yang tidak layak, tapi juga sanggup membangun baru melalui goro pasukuan, dengan nilai akhir Rp10 juta sampai Rp12 juta, sehingga pada tahun 2006, 139 keluarga miskin tidak lagi tinggal di gubuk reot, tapi sudah menempati rumah semipermanen.
Begitu juga dibidang pendidikan, setelah dua unit SMP dan dua SMA yang dibangun tahun 2005 dioperasikan mulai tahun ajaran 2006/2007, tahun 2006 juga dibangun dibangun lima Unit Sekolah Baru (USB) SMP dengan dana block grant.
Kelima unit SMP yang kini dalam taraf penyelesaian, dibangun di Nagari Batu Manjulur (Kecamatan Kupitan), Tanjung Kaling (Kamang Baru), Buluh Kasok (Lubuk Tarok), Batu Balang (Koto VII) dan di Nagari Timbulun (Kecamatan Tanjung Gadang).
Sedangkan Program Pengembangan Kecamatan (PPK), setelah dinilai berhasil pada pelaksanaan tahun 2005, dilanjutkan dengan PPK phase III siklus 8.
Rp2,250 miliar dana yang dikucurkan, merupakan dana cost sharing antara pemerintah pusat dengan Pemkab Sawahlunto Sijunjung, dengan persentase 60% APBN dan 40% APBD,
Sama dengan tahun sebelumnya, PPK phase III siklus 8 juga dilaksanakan di Kecamatan Kupitan, Koto VII dan Tanjung Gadang.
Sebagaimana di nagari lain, pada tahun 2006 di Jorong Taratak Betung, Nagari Padang Laweh, Kecamatan Koto VII, juga telah dibangun jembatan gantung yang sudah didambahkan masyarakat sejak tahun 1980.
Jembatan yang melintasi batang Ombilin sepanjang 125 meter, lebar dua setengah meter, merupakan mimpi masyarakat Jorong Taratak Betung yang kini menjadi kenyataan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s