Revisi PP 37 Tidak Mengagetkan DPRD Sijunjung

Jauh sebelum Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merencanakan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 tahun 2006, DPRD Sawahlunto Sijunjung sudah meramalkan peraturan itu akan dirobah.
Sehingga wakil rakyat yang seluruhnya berjumlah 25 orang, tidak begitu bangga dan harap dengan PP yang mengatur kedudukan protokoler serta keuangan pimpinan dan anggota DPRD.
“Jauh sebelum presiden berencana merevisi, kami sudah meramalkan PP 37 itu akan dirobah. Karena PP yang menghebohkan itu diprotes banyak pihak,” kata Ketua DPRD Rayendra Rasyid, SE, MM, di ruang kerjanya, kemarin.


Jauh sebelum Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merencanakan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 tahun 2006, DPRD Sawahlunto Sijunjung sudah meramalkan peraturan itu akan dirobah.
Sehingga wakil rakyat yang seluruhnya berjumlah 25 orang, tidak begitu bangga dan harap dengan PP yang mengatur kedudukan protokoler serta keuangan pimpinan dan anggota DPRD.
“Jauh sebelum presiden berencana merevisi, kami sudah meramalkan PP 37 itu akan dirobah. Karena PP yang menghebohkan itu diprotes banyak pihak,” kata Ketua DPRD Rayendra Rasyid, SE, MM, di ruang kerjanya, kemarin.
Lantaran sudah meramalkan akan dirobah, ulas Rayendra, DPRD Sawahlunto Sijunjung bukan saja tidak bangga dan harap, tapi juga meminta kepada Pemkab untuk mengkaji lebih mendalam serta menunggu petunjuk yang jelas dari pemerintah pusat sebelum diberlakukan.
Dalam setiap kesempatan, seperti pada penyampaian pemandangan umum terhadap tiga Ranperda yang diajukan Pemkab Sawahlunto Sijunjung, kata Rayendra, dewan berharap kepada Pemkab supaya PP Nomor 37 ini disikapi dengan arif dan bijaksana.
Misalnya Tarman. D dari Fraksi Partai Golkar, dalam pemandangan umumnya menyarankan pemberlakuan peraturan ini diupayakan jangan sampai terjadi konsekwensi tanggungjawab hukum bagi eksekutif dan legislatif.
Begitu juga Drs. H. Syamsuar Malintang Sati dari Fraksi Nasionalis Religius, berharap kepada eksekutif dan legislatif serta semua pihak mengkaji secara seksama dan mendalam serta hati-hati, supaya tidak terulang pengalaman pelaksanaan PP Nomor 40 tahun 2000.
Prinsipnya, disamping rakyat tidak tersakiti, juga terlindungi. Sementara DPRD terpelihara dari konsekwensi tanggungjawab hukum. Jan sampai duo kali urang tuo kahilangan tungkek.
Lebih waspada dan hati-hati lagi Mukhlis. R, dewan dari Fraksi Partai Golkar ini mengimbau seluruh anggota DPRD Sawahlunto Sijunjung supaya tidak menerima penambahan penghasilan, sebelum ada petunjuk yang jelas dari pemerintah pusat, tentang PP 37, agar tidak terjadi permasalahan hukum terhadap dewan dikemudian hari.
Jadi, meski PP 37 akan direvisi atau tidak diberlakukan sama sekali, DPRD Sawahlunto Sijunjung tidak begutu kaget, karena apa yang akan terjadi sudah diramalkan jauh sebelumnya.
“Yang kami tunggu sekarang, adalah petunjuk yang lebih jelas dari pemerintah pusat, karena petunjuk itulah yang akan kita patuhi dan taati,” kata Ketua DPRD Rayendra Rasyid

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s